kebebasan para user internet di kebiri

bagaimana menurut anda tengtang RPM KONTEN MULTIMEDIA

apakan anda yakin dengan Rpm

Jakarta – Secara materi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia oleh Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai positif sebab bertujuan untuk menyehatkan aktifitas berinternet. Namun bila ada klausul yang dianggap mengekang kebebasan, dia pun siap mecabutnnya.

“Jadi rancangan itu, kalau membelenggu akan saya cabut,” kata Tifatul di sela pencanangan Gerakan Indonesia Menabung di Arena PRJ, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/2/2010).

Dia menjelaskan, draft RPM Multi Media yang kini sedang menjadi polemik merupakan hasil kerja pada 2006. Pada saat itu Depkominfo masih dipimpin oleh Prof. M. Nuh yang saat ini mempimpin Kementerian Pendidikan Nasional.

“Apa yang dirancang sejak 2006 itu pun tidak jelek-jelek banget sebenarnya,” sambung Tifatul.

Menurutnya niat utama RPM Multi Media itu disusun adalah sebagai upaya mencegah ada peluang kejahatan melalui medium internet. Seperti penyebaran pornografi, perjudian online, penistaan terhadap agama dan tindakan lain yang termasuk dalam negatif list.

“Menurut saya itu untuk internet sehat. Saya tetap akan kampanyekan internet sehat,” tegas mantan Presiden PKS ini.

Apabila nantinya Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia disahkan, tak hanya penyelenggara akses internet, media online, situs forum komunitas, serta para pemilik blog saja yang akan terancam, namun juga fasilitas perbankan lewat internet.

“Ada beberapa larangan yang lucu, dalam pasal 7 misalnya. Di situ ada larangan untuk memuat rekening orang. Berarti internet banking juga harus ditutup,” tukas pengurus Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Valens Riyadi dalam jumpa pers di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (17/2/2010).

Salah satu bentuk kelucuan lain yang dinilai Valens adalah RPM Konten ini menyamakan internet dengan aturan penyiaran. “Ini berbeda. Internet bukan cuma situs yang melakukan penyiaran, tapi juga banyak platform konten lain,” ujarnya.

“Channel siaran di tv mungkin cuma puluhan. Sementara di internet ada miliaran,” kata Valens. “Di internet para penggunanya bukan audiens pasif, tapi dia aktif. Jadi kalau mau mencari-cari konten negatif ya bisa saja.”

Selain APJII, penolakan soal RPM Konten juga datang dari LBH Pers, pengelola forum komunitas Kaskus, pengelola situs berita online, pengelola blog serta penyedia konten internet lainnya.

Mereka menilai, adanya RPM ini sebagai langkah kemunduran untuk demokrasi mengeluarkan suara dan pendapat serta memasung hak asasi manusia. RPM Konten ini juga dinilai ambigu karena pemerintah seolah-olah hanya melihat internet dari dampak negatif saja tanpa mengatur sisi positifnya.

Setujukah Anda dengan RPM Konten Multimedia? kirimkan komentar anda, karena suara anda berarti bagi Negeri Indonesia ini??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s